Grahapost Bandar Lampung – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menilai penurunan kuota BBM bersubsidi jenis biosolar berpotensi berdampak langsung terhadap roda perekonomian daerah.
Menurut Yusnadi, biosolar saat ini menjadi penopang utama aktivitas sektor produktif di Lampung, mulai dari pertanian, perikanan, UMKM hingga distribusi logistik. Karena itu, kebijakan pengurangan kuota perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
“Harus dikaji dan dibaca secara riil kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi,” ujar Yusnadi dalam pernyataannya di Bandarlampung, Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan, kebijakan yang hanya bertumpu pada angka serapan administrasi berisiko mengabaikan fakta di lapangan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, antrean biosolar masih kerap terjadi di sejumlah SPBU, yang menurutnya menjadi indikator bahwa kebutuhan riil masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, kuota biosolar Lampung pada 2026 tercatat sekitar 779.231 kiloliter, atau turun 1,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kuota pertalite ditetapkan sebesar 663.420 kiloliter, merosot sekitar 11,41 persen dibandingkan 2025.
Sebelumnya, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Lampung, Sopian Atiek, menyampaikan bahwa penyesuaian kuota dilakukan karena tingkat penyerapan pada tahun sebelumnya dinilai belum optimal.
Namun DPRD mengingatkan, pengurangan kuota BBM bersubsidi di daerah agraris seperti Lampung berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap biaya produksi dan distribusi barang. Jika pasokan biosolar tersendat, bukan hanya pengguna BBM yang terdampak, tetapi juga harga kebutuhan pokok di pasaran.(*)
