Grahapost Bandar Lampung – Sejumlah keluhan masyarakat terkait kualitas menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius DPRD.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan pentingnya standarisasi serta tata kelola dapur penyelenggara program tersebut agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam menjamin pemenuhan standar gizi bagi anak sebagai penerima manfaat.
Menurut Mikdar, penguatan sistem di tingkat dapur menjadi kunci utama keberhasilan program. Setiap dapur MBG, kata dia, wajib memiliki struktur pengelolaan yang jelas, mulai dari kepala dapur, tenaga gizi, hingga penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi.
“Pengawasan internal harus berjalan. Tenaga gizi punya peran penting memastikan menu sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Mikdar, Rabu (25/2/2026).
Ia menekankan, standarisasi tidak hanya menyangkut komposisi menu, tetapi juga mencakup proses pengolahan, aspek kebersihan, hingga mekanisme distribusi makanan. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas serta keamanan konsumsi bagi anak-anak.
Selain itu, Mikdar meminta tim pengawas yang dibentuk pemerintah agar lebih aktif melakukan pemantauan di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak secara berkala.
“Tujuannya agar dapur-dapur benar-benar mengikuti standar. Pengawasan yang konsisten akan meningkatkan disiplin dan kualitas layanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski terdapat tantangan seperti fluktuasi harga bahan pangan, aspek kualitas tidak boleh diabaikan. Program MBG harus tetap berorientasi pada peningkatan gizi anak, pencegahan stunting, serta pembentukan generasi sehat di masa depan.
DPRD Lampung berharap penguatan standar operasional dan sistem pengawasan yang konsisten dapat memastikan program MBG berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Saat dikutip Rmollampung.(*)
