Grahapost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Tanpa data yang tepat, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan persepsi, bukan kondisi nyata masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mirza saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Leaders Talk: BPS di Mata Publik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution. Dalam sambutannya, Ahmadriswan menegaskan bahwa tantangan BPS saat ini bukan hanya menghasilkan angka statistik yang benar dan berkualitas, tetapi juga memastikan statistik tersebut dapat dipahami, dipercaya, mudah diakses, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pada akhirnya keberhasilan BPS bukan hanya diukur dari berapa banyak statistik yang kami hasilkan, tetapi juga dari seberapa besar statistik dipercaya, digunakan, dan memberikan manfaat pada masyarakat,” kata Ahmadriswan.
Menurutnya, BPS harus terus meningkatkan peran dan kualitas pelayanan statistik agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. BPS, kata dia, tidak boleh berhenti hanya pada menghasilkan angka, tetapi harus mampu membawa statistik tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembangunan.
“BPS mempunyai tugas menghasilkan statistik. Namun, tantangan kita hari ini tidak berhenti pada bagaimana menghasilkan angka yang benar. Jadi, angka yang benar, statistik yang berkualitas itu sudah selesai. Sekarang kita ingin naik kelas,” ujarnya.
Ahmadriswan mengatakan, upaya meningkatkan pemanfaatan statistik juga dilakukan melalui pengembangan platform digital Siger Lampung. Platform tersebut dirancang untuk memudahkan berbagai pihak mengakses dan memahami kondisi masyarakat hingga tingkat keluarga.
“Kami sudah membuat sebuah platform digital namanya Siger Lampung. Jadi, Siger Lampung ini memudahkan semua pihak untuk mengakses, untuk memahami kondisi sampai level keluarga,” ungkapnya.
Menurut Ahmadriswan, pengembangan Siger Lampung menjadi bagian dari transformasi BPS untuk menjadikan data statistik lebih mudah dimanfaatkan dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mendukung perencanaan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, media, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap statistik.
“Kepercayaan dibangun melalui proses konsisten, transparan, profesional, dan mampu menunjukkan bahwa statistik yang dihasilkan memang menjawab kebutuhan,” katanya.
Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa data merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“Tanpa data yang tepat, kita akan tertipu dengan rasa,” kata Mirza.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak mungkin hadir di setiap tempat dan mengetahui secara langsung seluruh persoalan masyarakat. Karena itu, data statistik menjadi dasar penting sebelum pemerintah menetapkan sebuah kebijakan.
Mirza menilai kemampuan membaca dan menerjemahkan data merupakan bagian penting dalam kepemimpinan. Data, kata dia, tidak cukup hanya ditampilkan dalam bentuk angka dan indikator, tetapi harus dianalisis untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
Ia mencontohkan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian Lampung. Besarnya produksi dan potensi komoditas belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan petani.
Pemerintah, lanjutnya, perlu melihat siapa yang menghasilkan komoditas, bagaimana rantai ekonominya berjalan, serta seberapa besar nilai tambah yang benar-benar dinikmati petani dan masyarakat desa.
“Data yang solid dari BPS diberikan kebijakan, maka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Pendekatan tersebut juga menjadi landasan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong hilirisasi. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat.
Mirza menambahkan, setiap program pemerintah harus terus diukur dan dievaluasi. Data diperlukan bukan hanya ketika menyusun kebijakan, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran serta menjadi dasar perbaikan apabila hasilnya belum sesuai harapan.
BPS Dorong Statistik dari Data Menjadi Dampak
Dalam kegiatan tersebut, Ahmadriswan turut memperkenalkan semangat transformasi BPS melalui tiga konsep utama, yakni data, cerita, dan dampak.
Data berkualitas harus diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami. Selanjutnya, informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mengibaratkan data sebagai darah pembangunan. Sebagaimana tubuh membutuhkan darah berkualitas, pembangunan juga memerlukan data yang berkualitas agar pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi masyarakat.
Melalui Leaders Talk: BPS di Mata Publik, BPS Provinsi Lampung membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, media, dunia usaha hingga pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan perspektif, masukan, dan kritik konstruktif dalam meningkatkan kualitas statistik serta pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, BPS Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan kepada tiga satuan kerja atas pelayanan statistik terpadu, yakni BPS Kota Metro, BPS Kabupaten Pringsewu, dan BPS Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu, BPS memberikan tali asih masing-masing sebesar Rp42 juta kepada dua perwakilan keluarga mitra BPS yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui penguatan kualitas data, transformasi pelayanan, dan kolaborasi lintas sektor, BPS Lampung berharap statistik tidak hanya menjadi publikasi angka, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif. (*)
