Grahapost Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait pengawasan dan penegakan hukum distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, serta pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Rakor yang dipimpin Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) Presisi Polda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Pemkab Pesisir Barat mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Video Conference (Vicon) Polres Pesisir Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, serta perwakilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Pesisir Barat.
Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kegiatan diwakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Budhi Darmawan. Rakor juga melibatkan unsur Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran Polda Lampung, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Kapolda Lampung menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk memastikan distribusi BBM, terutama BBM bersubsidi, berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Pengawasan perlu diperkuat agar BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan masyarakat yang berhak serta mencegah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Kapolda juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan distribusi BBM harus ditangani secara cepat, objektif, dan profesional.
Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan instansi terkait dinilai penting untuk mencegah praktik ilegal sekaligus menjaga ketersediaan serta kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi perhatian penting guna memastikan penyalurannya sesuai peruntukan.
Melalui koordinasi lintas sektoral, pengawasan diharapkan semakin optimal sehingga hak masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi dan potensi penyimpangan dapat dicegah.
PENCEGAHAN NARKOTIKA BUTUH SINERGI
Selain pengawasan BBM, rakor tersebut juga membahas upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Persoalan narkotika dinilai membutuhkan perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, serta masa depan masyarakat, khususnya generasi muda.
Dalam pembahasan tersebut, unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung turut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan BNN dan kepolisian. Dukungan pemerintah daerah, instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan.
Penguatan koordinasi, pertukaran informasi, pengawasan terhadap potensi jalur peredaran, serta penindakan sesuai ketentuan hukum menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.
Penanganan persoalan narkotika juga perlu dilakukan secara menyeluruh dan proporsional, dengan membedakan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap dan penanganan penyalahguna atau pecandu yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, kepolisian, BNN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Koordinasi berkelanjutan diharapkan mampu mendorong distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.
Dengan kerja sama seluruh pihak, upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat berjalan semakin optimal.(*)
