Grahapost Bandar Lampung – Ruang rapat Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin siang, berubah menjadi arena adu gagasan tentang masa depan pendidikan di Bumi Ruwa Jurai. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung hangat, para legislator dan jajaran Dewan Pendidikan Lampung duduk satu meja membedah berbagai persoalan yang masih membelit dunia pendidikan di daerah ini.
Fokus pembahasan mengerucut pada dua indikator penting yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kedua indikator tersebut menjadi cerminan bahwa sektor pendidikan di Lampung masih menghadapi tantangan serius yang membutuhkan penanganan bersama.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara parsial atau hanya dibebankan kepada satu institusi semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar perbaikan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Persoalan pendidikan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar berbagai persoalan yang ada bisa ditangani secara komprehensif,” ujar Yanuar dalam rapat tersebut.
Ia menilai keberadaan Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat yang dapat memberikan pertimbangan, masukan, hingga kritik konstruktif terhadap kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah.
Karena itu, Komisi V DPRD Lampung menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pendidikan agar tidak berhenti sebatas kajian atau dokumen administratif, melainkan dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta rapat juga sepakat bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama. Upaya pembangunan pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik atau perluasan akses semata, tetapi juga harus menyentuh aspek kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Lampung, di antaranya Yanuar Irawan, Mardiana, Puji Sartono, Abdullah Sura Jaya, Budi Condrowati, dan Marsha Dhita Pitaloka. Sementara dari Dewan Pendidikan Lampung hadir Ketua Syafrimen, Wakil Ketua As’ad Muzzammil, Sekretaris Gino Vanolie, serta sejumlah anggota seperti Topan Indrakarsa, Abdul Karim, Azkia Akidatul Izzah, Tiara, Burhan, Mansyur, Hengki, dan Tedy Purwoko.
Dari pertemuan tersebut lahir komitmen untuk melanjutkan pembahasan pada forum yang lebih teknis dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih konkret dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Lampung.
Pada akhirnya, keberhasilan dari berbagai komitmen yang disepakati tidak akan diukur dari banyaknya rapat yang digelar, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan di ruang-ruang kelas, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta membaiknya capaian pendidikan bagi generasi muda Lampung.(*)
