Grahapost Lampung Barat – Bupati Lampung Barat secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Makhgasana DPRD Lampung Barat tersebut dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga penyusunan RAPBD 2027 dapat diselesaikan tepat waktu.
Ia menjelaskan, penyampaian nota pengantar tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Bupati menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan yang memuat angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik strategis untuk menerjemahkan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur serta berpihak kepada masyarakat.
“Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 telah kami selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah kita sepakati bersama,” jelas Bupati.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan kondisi makroekonomi Kabupaten Lampung Barat sebagai landasan penyusunan anggaran.
Sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat meningkat dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 5,45 persen pada 2025.
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 10,68 persen menjadi 9,93 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,41 poin menjadi 73,14 poin.
Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah masih cukup besar.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya rendahnya kemandirian fiskal daerah, fluktuasi harga komoditas unggulan seperti kopi dan sayuran, tingginya kerusakan infrastruktur jalan, belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta kebutuhan menciptakan lapangan kerja baru.
“Oleh sebab itu, APBD Tahun 2027 harus kita susun secara realistis, cermat, efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Hilirisasi Pertanian Jadi Prioritas
Bupati menetapkan arah pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2027 dengan tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi Pertanian dan Inovasi Daerah Menuju Lampung Barat yang Berdaya Saing dan Sejahtera.”
Menurutnya, Lampung Barat tidak boleh lagi hanya mengandalkan penjualan produk mentah.
Potensi pertanian, perkebunan kopi, hortikultura, UMKM, ekonomi perdesaan, dan pariwisata harus diolah, ditingkatkan kualitasnya, serta diberikan nilai tambah agar mampu memberikan keuntungan lebih besar bagi petani dan masyarakat.
Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam prioritas utama pembangunan Tahun 2027.
Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penurunan stunting, serta penguatan pelayanan sosial dasar dan perlindungan masyarakat.
Kedua, peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif guna memperkuat kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketiga, transformasi ekonomi inklusif melalui hilirisisasi komoditas unggulan, terutama kopi, penguatan UMKM dan koperasi, perdagangan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja.
Keempat, pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
Kelima, penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan sebagai upaya mendorong kreativitas, produktivitas, serta daya saing ekonomi daerah.
Keenam, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat potensi ekonomi lokal.
PAD Dioptimalkan, Belanja Daerah Diarahkan Tepat Sasaran
Dari sisi kebijakan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pembayaran, serta pengamanan aset daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus mengoptimalkan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Sementara dari sisi belanja, Bupati menegaskan bahwa anggaran akan difokuskan pada pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending, termasuk alokasi pendidikan minimal 20 persen dan sektor kesehatan.
Belanja juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas, penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan pelayanan publik.
Prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran, termasuk melalui pengendalian belanja pegawai.
Pendapatan Rp918,49 Miliar, Belanja Rp937,74 Miliar
Dalam Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027, Bupati turut memaparkan rencana postur anggaran Kabupaten Lampung Barat.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp918,49 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp937,74 miliar.
Dengan demikian, RAPBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp19,25 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,75 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang.
Dengan struktur pembiayaan tersebut, RAPBD 2027 direncanakan memiliki posisi pembiayaan yang seimbang.
Bupati Ajak DPRD Kawal Pembahasan RAPBD
Bupati berharap pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar, konstruktif, serta dilandasi semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengajak seluruh anggota DPRD bersama-sama mengawal proses pembahasan agar APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, melalui pengelolaan anggaran yang tepat, pembangunan berbasis hilirisasi pertanian dan inovasi daerah diharapkan mampu memperkuat daya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.
Setelah penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027, kemudian dilanjutkan dengan jawaban Bupati. (Ta’lim)
