Grahapost Bandar Lampung – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung menyatakan menolak rencana penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Provinsi Lampung apabila pelaksanaannya harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, S.E., didampingi Sekretaris SMSI Lampung, Senen, S.I.Kom., dalam pernyataan resmi organisasi, Selasa (18/11/2026).
Donny menegaskan, HPN merupakan momentum nasional milik seluruh insan pers Indonesia, bukan hanya milik satu organisasi profesi wartawan. Karena itu, penyelenggaraannya harus mengedepankan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers.
Menurutnya, peringatan HPN setiap 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 seharusnya menjadi momentum memperkuat kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta meneguhkan fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
“HPN bukan milik PWI semata. HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Jangan sampai peringatan nasional yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru menimbulkan kesan adanya monopoli oleh satu organisasi tertentu,” tegas Donny.
Empat Alasan SMSI Lampung Menolak
Donny menjelaskan, terdapat empat pertimbangan utama yang mendasari sikap SMSI Lampung terhadap rencana penyelenggaraan HPN 2027.
Pertama, belum adanya keputusan Dewan Pers yang menjadi dasar bersama seluruh konstituen terkait penanggung jawab dan pelaksana HPN 2027.
SMSI menilai penetapan penyelenggara kegiatan berskala nasional tersebut seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.
Kedua, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai membutuhkan kehati-hatian dalam pengalokasian anggaran.
Donny meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami melihat kemampuan keuangan daerah Lampung saat ini sangat terbatas. Jangan sampai APBD dibebani anggaran besar untuk kegiatan HPN, sementara masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, SMSI Lampung bukan menolak peringatan HPN sebagai momentum kebangsaan, melainkan menolak apabila pelaksanaannya justru menjadi beban keuangan daerah.
Ketiga, HPN merupakan milik seluruh konstituen Dewan Pers, sehingga tidak boleh ada organisasi yang merasa memiliki hak eksklusif dalam penyelenggaraannya.
Donny menyebut terdapat 11 organisasi konstituen Dewan Pers, yakni PWI, AJI, IJTI, PFI, SPS, PRSSNI, ATVSI, ATVLI, AMSI, SMSI, dan JMSI.
Menurutnya, seluruh organisasi tersebut harus mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang setara dalam pembahasan maupun pelaksanaan HPN.
“Kalau HPN adalah milik pers nasional, maka seluruh konstituen Dewan Pers harus dihargai. Tidak boleh ada kesan bahwa satu organisasi lebih berhak daripada organisasi lainnya,” katanya.
Keempat, SMSI Lampung meminta Dewan Pers menjadi penanggung jawab utama sekaligus koordinator penyelenggaraan HPN.
Donny menilai Dewan Pers merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kemerdekaan pers serta memfasilitasi kehidupan pers nasional.
Karena itu, ia mengusulkan agar pelaksanaan HPN dikoordinasikan langsung oleh Dewan Pers dengan melibatkan seluruh organisasi konstituen secara proporsional, terbuka, dan berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kami meminta Dewan Pers mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan HPN. Jangan menyerahkan hak penyelenggaraan secara eksklusif kepada satu organisasi. Dewan Pers harus menjadi rumah bersama seluruh insan pers Indonesia,” tegasnya.
Pemprov dan DPRD Diminta Berhati-hati Gunakan APBD
Lebih lanjut, SMSI Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung tidak terburu-buru mengambil kebijakan terkait dukungan anggaran HPN 2027.
Menurut Donny, setiap penggunaan APBD harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, transparansi, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai penanggung jawab kegiatan, kesepakatan seluruh konstituen Dewan Pers, serta kemampuan fiskal daerah sebelum pemerintah memutuskan memberikan dukungan anggaran.
“Pers seharusnya menjadi pihak yang mengawasi penggunaan uang rakyat, bukan malah ikut mendorong pemborosan anggaran. Uang rakyat harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Tegaskan Bukan Sikap Permusuhan terhadap PWI
Donny menegaskan, pernyataan tersebut merupakan sikap resmi Pengurus SMSI Provinsi Lampung, bukan kepentingan atau pendapat pribadi.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN tidak boleh dimaknai sebagai bentuk permusuhan terhadap PWI maupun organisasi pers lainnya.
SMSI, kata dia, tetap menghormati sejarah panjang PWI dalam perkembangan pers nasional. Namun, keberadaan organisasi pers lainnya juga harus dihargai dan diberikan ruang yang setara.
“Kami menghormati PWI dan seluruh organisasi pers. Namun, kami juga memiliki hak menyampaikan pandangan dan sikap organisasi. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi dan kemerdekaan pers,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Donny mengingatkan bahwa pers nasional saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari keberlanjutan ekonomi perusahaan media, perkembangan teknologi digital, disinformasi, profesionalisme wartawan, hingga perlindungan kemerdekaan pers.
Menurutnya, seluruh organisasi pers seharusnya bersatu menghadapi tantangan tersebut, bukan justru terjebak dalam persoalan dominasi organisasi dalam penyelenggaraan HPN.
“Jangan jadikan Hari Pers Nasional sebagai ajang dominasi satu organisasi. Jadikan HPN sebagai momentum persatuan, kesetaraan, dan perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan pers Indonesia,” pungkasnya.
SMSI Lampung pun menegaskan tetap pada sikapnya, yakni menolak penyelenggaraan HPN 2027 di Lampung apabila membebani keuangan daerah, serta meminta Dewan Pers menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan HPN dengan melibatkan seluruh konstituen pers nasional.(*)





