PAPI Desak Pemerintah Evaluasi Proyek Geothermal Suoh-Sekincau, Jangan Korbankan Warisan Dunia UNESCO

LAMPUNG BARAT – Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek panas bumi Suoh-Sekincau yang dikelola PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS) di Kabupaten Lampung Barat.

Desakan itu disampaikan PAPI melalui press release yang diterima redaksi, menyusul adanya rencana perubahan batas situs Warisan Dunia UNESCO Tropical Rainforest Heritage of Sumatra untuk membuka peluang pengembangan geothermal di kawasan tersebut.

PAPI menilai, persoalan ini bukan sekadar soal pengembangan energi terbarukan, melainkan menyangkut komitmen negara dalam melindungi kawasan ekologis yang memiliki nilai universal luar biasa.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang menjadi bagian dari situs Warisan Dunia UNESCO, memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlangsungan ekosistem Sumatera. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengubah batas kawasan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

“Kami mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi ketika di saat yang sama muncul kebijakan perubahan batas situs Warisan Dunia UNESCO untuk membuka peluang pengembangan geothermal,” demikian pernyataan PAPI.

PAPI mempertanyakan apakah perubahan batas tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan konservasi atau justru berpotensi menjadi instrumen untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam.

Menurut PAPI, kawasan yang mengalami degradasi sekalipun tidak serta-merta kehilangan fungsi ekologis dan kepentingannya bagi perlindungan habitat satwa serta keseimbangan lingkungan.

Selain soal batas UNESCO, PAPI juga menyoroti status Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) PT SEGSS. Munculnya informasi mengenai berakhirnya masa berlaku PSPE pada 20 Juni 2026 harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen resmi, termasuk kepastian dasar hukum aktivitas survei dan eksplorasi yang masih berlangsung.

PAPI menegaskan, setiap aktivitas pengembangan geothermal wajib memenuhi seluruh persyaratan hukum, perizinan, dan perlindungan lingkungan yang berlaku.

“Transisi energi tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melemahkan perlindungan lingkungan. Energi terbarukan harus berkeadilan, bukan justru mengorbankan kawasan konservasi dan ruang hidup masyarakat,” tegas PAPI.

PAPI juga menegaskan bahwa persetujuan UNESCO terhadap perubahan batas situs Warisan Dunia tidak dapat disamakan dengan izin operasional geothermal. UNESCO memiliki mekanisme tersendiri dalam perlindungan situs Warisan Dunia, sementara legalitas proyek tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga yang berwenang.

Karena itu, pemerintah diminta membuka seluruh dokumen terkait usulan perubahan batas UNESCO, status PSPE, AMDAL, persetujuan lingkungan, serta persetujuan penggunaan kawasan hutan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.

Atas persoalan tersebut, PAPI mendesak Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek geothermal Suoh-Sekincau, membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik, serta memastikan perlindungan kawasan TNBBS dan situs Warisan Dunia UNESCO tidak dikorbankan demi kepentingan investasi.

PAPI juga meminta penghentian sementara aktivitas yang belum terbukti memenuhi seluruh persyaratan hukum dan perlindungan lingkungan hingga proses verifikasi serta evaluasi independen dilakukan secara transparan.

PAPI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan energi panas bumi di Lampung Barat.

“Pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan, kepastian hukum, dan hak masyarakat. Negara harus memastikan bahwa agenda transisi energi benar-benar menjadi jalan menuju keadilan ekologis, bukan sekadar perluasan kepentingan investasi atas nama energi bersih,” pungkasnya.

Talim

Pos terkait