Lampung Barat Usia 53 Tahun, Parosil Klaim Ekonomi Tumbuh, Jalan 59,5 Persen Mantap

Grahapost Lampung Barat – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam pidato Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Kabupaten Lampung Barat di ruang sidang Makhgasana DPRD Lampung Barat, Rabu (23/9/2026).

Sidang paripurna tersebut dibuka Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial. Dalam pidatonya, Parosil menyampaikan berbagai indikator pembangunan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Parosil mengangkat tema Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama, yang dimaknai sebagai satu tujuan, satu arah, satu hati, dan maju bersama. Nilai tersebut dikaitkan dengan visi Lampung Barat Hebat dan Setia Menuju Indonesia Emas 2045.

Dari sisi ekonomi, Parosil menyebut sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 9,93 persen dari 10,68 persen pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 2.200 jiwa menjadi 31.230 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat mencapai 5,45 persen atau meningkat 1,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp10,733 triliun, naik dari Rp9,9 triliun. Pendapatan per kapita tercatat Rp33,77 juta.

Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 44,09 persen. Namun, sejumlah sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan, di antaranya industri pengolahan sebesar 11,84 persen, konstruksi 11,57 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,12 persen.

Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Barat mencapai 73,14 poin, meningkat 0,73 poin dan masuk kategori tinggi. Posisi tersebut menempatkan Lampung Barat di peringkat keenam di Provinsi Lampung.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 2,11 persen atau sekitar 4.000 orang. Angka tersebut disebut sebagai yang terendah di Provinsi Lampung.

Parosil juga memaparkan sejumlah penghargaan yang diterima pemerintah daerah, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 16 kali berturut-turut, predikat Kabupaten Terinovatif 2025 dalam ajang Innovative Government Award (IGA), LPM Award untuk pemberdayaan masyarakat desa, serta predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik.

Di tingkat pekon, sejumlah wilayah disebut mengalami peningkatan status menjadi Desa Mandiri Baru, yakni Sedampah Indah, Way Empulau Ulu, Padang Tambak, Suka Jaya, dan Bandar Agung. Sementara sembilan pekon lainnya masuk klasifikasi Swasembada.

Perhatian terhadap tenaga PPPK paruh waktu juga menjadi bagian dari paparan. Parosil menyebut penghasilan PPPK paruh waktu dinaikkan, dengan lulusan SMA dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan, D3 dari Rp600 ribu menjadi Rp900 ribu, dan S1 dari Rp700 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.

Di bidang pendidikan, Pemkab Lampung Barat memberikan beasiswa S1 PGSD bagi 30 orang, beasiswa kewirausahaan untuk 30 orang, serta beasiswa POLTRADA Bali bagi lima orang. Pemerintah daerah juga memberikan seragam dan tas gratis kepada 5.957 siswa SD dan 4.828 siswa SMP.

Untuk sektor kesehatan, pemerintah memberikan beasiswa kepada 11 dokter umum dan tiga dokter gigi. Sebagian penerima beasiswa disebut telah kembali mengabdi di Lampung Barat, antara lain di Puskesmas Sekincau dan Batu Brak.

Sementara itu, ekonomi kerakyatan diperkuat melalui 135 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan 87 gerai telah terbangun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah membentuk 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersertifikat laik higiene, yang menjangkau 84.625 penerima manfaat dan menyerap 1.161 tenaga kerja.

Komoditas kopi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menjalankan program peremajaan tanaman kopi seluas 903 hektare serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Kopi.

Di bidang infrastruktur, tingkat kemantapan jalan mencapai 59,5 persen. Sementara kondisi irigasi tercatat 58,47 persen, sanitasi sehat 97,91 persen, dan akses air minum layak mencapai 89,43 persen.

Namun, Parosil mengakui pembangunan infrastruktur masih menghadapi keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada 2025, misalnya, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di tiga pekon dengan nilai Rp1,6 miliar menjangkau 1.474 jiwa.

Untuk 2026, pagu program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), PAMSIMAS, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) mencapai Rp7,8 miliar yang dialokasikan di 17 lokasi.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mencakup 312 unit rumah dengan anggaran Rp6,24 miliar pada 2025. Sementara pada 2026, sebanyak 444 rumah dengan anggaran Rp8,88 miliar masih dalam proses.

Penataan kawasan kumuh di Fajar Bulan dengan nilai Rp8,058 miliar juga tengah berjalan.

Di akhir pidatonya, Parosil menegaskan pembangunan Lampung Barat tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres irigasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun program kementerian perlu dikawal melalui perencanaan yang matang serta kelengkapan dokumen.

“Usulan Inpres irigasi, DAK, dan program kementerian harus dikawal dengan perencanaan matang dan dokumen yang lengkap,” kata Parosil. (Talim)

Pos terkait